Menteri PU Tegaskan Komitmen Infrastruktur Berkeadilan, Kinerja Kepala BPJN Sulut Didesak Dievaluasi

by Rani Antika Lubis Februari 09, 2026 Posting Komentar

Manado, jejakkriminal.net-

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Ir. Dody Hanggodo, M.PE., menegaskan komitmen pemerintah untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan. Prioritas tahun anggaran 2026 adalah memperkuat ketahanan pangan nasional dan konektivitas antarwilayah melalui penguatan jaringan irigasi pertanian serta peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.

Namun, di tengah komitmen strategis tersebut, kinerja Kepala Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara, Handiyana, S.T., M.T., M.Sc., mendapat sorotan tajam dari kalangan pemerhati pembangunan. Aktivis anti-korupsi dan pemerhati pembangunan, Jerry Rumagit, mendesak Menteri PU untuk segera mencopot pejabat tersebut dari jabatannya.

Desakan itu disampaikan Rumagit pada Kamis (5/2/2026), menyusul kondisi memprihatinkan sejumlah ruas jalan nasional di Sulut. Ia menilai Handiyana gagal dalam kepemimpinan, pengawasan yang bertanggung jawab, serta evaluasi kinerja jajarannya.

“Kerusakan jalan nasional di berbagai titik, mulai dari lubang menganga hingga longsoran yang belum tuntas ditangani, sangat jelas mencerminkan kelalaian fatal. Banyak kecelakaan lalu lintas terjadi karena kondisi jalan yang buruk, bahkan sampai merenggut nyawa. Ini tanggung jawab siapa kalau bukan kepala balai?” tegas Rumagit.

Lebih lanjut, Rumagit menuding Kepala BPJN Sulut lebih mementingkan kepentingan pribadi dan pendekatan "asal atasan senang" ketimbang mengutamakan kebijakan yang berpihak pada rakyat. "Kurang rasa empati terhadap masyarakat," tambahnya.

Rumagit menyatakan tidak akan berhenti pada desakan publik. Ia akan membawa laporan resmi ke Kementerian PU yang membeberkan dugaan penyimpangan dalam kepemimpinan Handiyana, termasuk dugaan praktik tidak sehat dalam proses lelang e-katalog.

“Laporan tersebut akan dikemas lengkap, termasuk dokumentasi jalan rusak yang tak kunjung diperbaiki, serta bukti pekerjaan finishing dan estetika yang buruk. Kami akan sampaikan langsung aduan ini ke Menteri dan Dirjen Bina Marga. Berdasarkan pengalaman periode-periode sebelumnya, jika dibiarkan berjalan sistemik dan tidak ditindak, kerusakan akan terus berlangsung dan masyarakat yang selalu dirugikan,” paparnya.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala BPJN Sulut Handiyana belum memberikan tanggapan atas kritik dan tuntutan yang dilayangkan.

Vincent - Tim