Opini — jejakkriminal.net__Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat terus menuai sorotan. Sejumlah kalangan menilai program tersebut berpotensi menambah persoalan bangsa, terutama jika tidak disertai kebijakan pendukung yang menyentuh akar masalah kesejahteraan masyarakat.
Pengamat kebijakan publik dari Universitas Nasional, Ahmad Prasetyo, menilai bahwa pelaksanaan MBG membutuhkan anggaran yang sangat besar dan berisiko membebani keuangan negara. Menurutnya, tanpa perencanaan matang dan pengawasan ketat, program ini dapat memicu pemborosan, ketidaktepatan sasaran, serta membuka celah penyimpangan.
“Masalah gizi tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan erat dengan kemiskinan, pendidikan, dan kualitas hidup keluarga. Jika hanya fokus pada pembagian makanan, negara bisa kehilangan momentum menyelesaikan persoalan mendasar,” ujar Ahmad, kamis (5/2).
Selain beban anggaran, pelaksanaan MBG di lapangan juga menghadapi berbagai kendala, mulai dari distribusi yang tidak merata, kualitas makanan yang berbeda antarwilayah, hingga keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di daerah.
Sejumlah ekonom dan pemerhati sosial menilai bahwa pendidikan gratis dan berkualitas justru merupakan solusi jangka panjang yang lebih efektif dalam mengatasi persoalan bangsa, termasuk masalah gizi. Pendidikan dinilai mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kesehatan, gizi keluarga, serta membuka akses ekonomi yang lebih baik.
“Dengan pendidikan gratis, masyarakat memiliki peluang untuk keluar dari kemiskinan. Ketika ekonomi keluarga membaik, kebutuhan gizi anak dapat dipenuhi secara mandiri dan berkelanjutan, tanpa ketergantungan pada bantuan negara,” kata ekonom pendidikan, Siti Rahmawati.
Menurut para ahli, anggaran besar yang dialokasikan untuk MBG seharusnya dapat diimbangi, bahkan dialihkan sebagian, untuk memperkuat sektor pendidikan, seperti penghapusan biaya sekolah, peningkatan kualitas guru, serta perbaikan fasilitas pendidikan, terutama di daerah tertinggal.
Sementara itu, pemerintah menegaskan bahwa MBG merupakan bagian dari investasi sumber daya manusia. Meski demikian, berbagai pihak mendorong agar pemerintah lebih mengedepankan kebijakan yang bersifat struktural dan berjangka panjang, salah satunya melalui pendidikan gratis yang inklusif dan merata.
Perdebatan mengenai MBG menunjukkan bahwa kebijakan publik membutuhkan pendekatan komprehensif. Tanpa sinergi dengan sektor pendidikan, program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dikhawatirkan justru menambah persoalan bangsa, alih-alih menyelesaikannya. (TL)
.png)
Posting Komentar untuk "Program Makan Bergizi Gratis Dinilai Menambah Persoalan Bangsa, Pendidikan Gratis' Disebut Solusi Tepat"