Desil yang Membelah Rakyat dan Memperkeruh Suasana Bernegara

Opini: Desil kini menjadi kata yang paling sering disebut masyarakat ketika berbicara tentang bantuan sosial. Sayangnya, istilah yang seharusnya menjadi alat untuk mewujudkan keadilan justru berubah menjadi sumber keresahan baru. Di berbagai daerah, warga mulai mempertanyakan logika negara ketika orang yang hidup serba kekurangan dinyatakan tidak layak menerima bantuan hanya karena terjebak dalam klasifikasi desil tertentu.

Masalahnya bukan pada konsep desil itu sendiri, melainkan pada ketergantungan pemerintah terhadap angka-angka yang sering kali tidak mampu menangkap realitas kehidupan rakyat. Kemiskinan tidak bisa diukur hanya melalui data di atas meja. Banyak keluarga yang secara administratif dianggap mampu, padahal sehari-hari masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar. Sebaliknya, tidak sedikit yang masih menikmati bantuan meski kondisi ekonominya telah jauh membaik.

Akibatnya, desil telah melahirkan ketidakpuasan sosial yang semakin luas. Masyarakat tidak lagi mempertanyakan kemiskinan mereka, tetapi mempertanyakan keadilan negara. Ketika tetangga yang lebih mampu menerima bantuan sementara mereka yang hidup pas-pasan tidak mendapatkan apa-apa, yang tumbuh bukan rasa percaya, melainkan kemarahan. Yang muncul bukan persatuan, melainkan kecemburuan sosial.

Lebih berbahaya lagi, desil berpotensi menjauhkan negara dari rakyatnya. Pemerintah seolah bersembunyi di balik statistik dan algoritma, sementara jeritan masyarakat di lapangan dianggap kalah penting dibandingkan data yang tersimpan dalam sistem. Padahal, negara tidak dibangun di atas angka semata, tetapi di atas rasa keadilan yang dirasakan langsung oleh warganya.

Jika kondisi ini terus dibiarkan, desil bukan lagi sekadar instrumen pendataan, melainkan simbol kegagalan negara memahami rakyatnya sendiri. Kepercayaan publik yang selama ini menjadi modal utama pembangunan perlahan akan terkikis. Rakyat tidak akan marah karena tidak mendapat bantuan, tetapi karena merasa diperlakukan tidak adil.

Pemerintah harus berani mengakui bahwa data bukan kitab suci yang tidak boleh dikoreksi. Verifikasi lapangan harus menjadi panglima, bukan sekadar pelengkap administrasi. Suara kepala desa, wali nagari, RT, dan tokoh masyarakat harus mendapat tempat dalam menentukan siapa yang benar-benar berhak menerima bantuan.

Negara yang kuat adalah negara yang mampu mendengar rakyatnya. Ketika data bertentangan dengan kenyataan, maka yang harus diperbaiki adalah datanya, bukan memaksa rakyat menerima kenyataan yang dibuat oleh angka. Jika tidak, desil akan terus menjadi sumber kegaduhan yang memperkeruh suasana bernegara dan memperlebar jarak antara pemerintah dengan rakyat yang seharusnya dilayani.

Location:

Berbagi :