MediaJejakKriminal.Net Bolmut – Kualitas jalan nasional yang seumur jagung di ruas Maelang-Biontong-Atinggola kian memicu kemarahan publik. Setelah menyoroti lemahnya pengawasan PPK dan Satker, kini tuntutan tegas dilayangkan kepada jajaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Aktivis dan masyarakat mendesak pimpinan tertinggi teknis tersebut untuk segera turun gunung.
Setidaknya tuntutan utama yang mengemuka pasca terungkapnya fakta bahwa proyek senilai Rp152 miliar tersebut kini dipenuhi lubang, retakan, dan aspal bergelombang hanya dalam hitungan bulan. Kondisi ini menjadi ironi karena anggaran di ruas tersebut tercatat sebagai salah satu yang terbesar di Satker PJN II dan BPJN Sulut.
Panggung Darurat untuk Dirjen
Publik menilai sudah waktunya Direktur Jenderal Bina Marga, *Roy Rizali Anwar,* mengesampingkan laporan meja yang dinilai "bias pimpinan". Aktivis anti korupsi Sulut, Jerry Rumagit, menegaskan bahwa Dirjen harus terjun langsung ke titik kerusakan di Bolmut.
"Jangan hanya percaya pada data PPK dan Satker yang kerap dibikin agar pimpinan senang. Dirjen harus meneliti sendiri di laboratorium dan di aspal panas. Ini soal nyawa rakyat, bukan soal angka di kertas," tegas Rumagit. Jumat 19/06/2026.
Kritik ini senada dengan instruksi Menteri PU Dody Hanggodo yang sebelumnya memerintahkan Inspektur Jenderal untuk memeriksa langsung ke lapangan serta memvalidasi ulang data survei kemantapan jalan guna memastikan tidak ada rekayasa data. Namun, instruksi ini dinilai masih menyisakan ruang untuk intervensi jika tidak diikuti dengan investigasi teknis yang mendalam.
Lebih dalam lagi, aktivis menyoroti fungsi Satuan Kerja Perencanaan dan Pengawasan Jalan Nasional (Satker P2JN) Bayu Idiajir, S.T., M.Eng. Dalam struktur birokrasi, Satker P2JN memiliki mandat vital, mulai dari validasi survei kondisi jalan dan kerusakan hingga memastikan kelayakan teknis sebuah kontrak pekerjaan.
Namun, fakta di lapangan menunjukkan adanya disfungsi besar. Jalur Maelang-Biontong-Atinggola yang seharusnya melalui proses perencanaan matang sebelum pembangunan, nyatanya jebol sebelum umur teknisnya habis. "Satker P2JN seakan buta. Anggaran perencanaan yang besar menguap sia-sia tanpa menghasilkan output mutu. Ini perlu ditelusuri pertanggungjawaban keuangannya," sindir Rumagit.
Puncak tuntutan adalah evaluasi menyeluruh di semua lini. Jika Dirjen menemukan bukti pelanggaran mutu dan korupsi anggaran di lapangan, maka PPK 2.3 (Renly Sembiring), Satker PJN II (Ir. Rhismono, S.T., M.T.), bahkan Kepala BPJN Sulut (Handiyana, S.T., M.T., M.Sc.) harus dicopot dan diproses hukum.
"Gerakan bersih-bersih di Kementerian PU tidak akan efektif jika hanya berhenti di pusat. Pelaku 'Deep State' di daerah harus dihabisi. Kami minta Dirjen dan Menteri bergerak sekarang juga sebelum terjadi kecelakaan fatal di ruas ini," pungkas Rumagit.
Pemerintah melalui Kementerian PU diharapkan segera membentuk tim investigasi terpadu untuk mengungkap fakta teknis di ruas Maelang-Biontong-Atinggola yang dinilai sebagai salah satu kasus gagal mutu paling memalukan di Sulawesi Utara.
Riton/TIM
.png)
Posting Komentar untuk "Skandal Jalan Nasional Bolmut: Rp152 Miliar 'Seumur Jagung', Aktivis Desak Dirjen Bina Marga Turun Gunung"