Diduga Akibat Anggaran Dipotong, Volume Pengerjaan Proyek Infrastruktur Dinilai Tak Sesuai Spektek

Gambar Ilustrasi

Probolinggo, jejakkriminal.net – Pelaksanaan proyek pembangunan infrastruktur milik UPT PSDA Wilaya Sungai Kaliwelang Pekalen di wilayah desa Mranggonlawang kecamatan Dringu kabupaten Probolinggo dikeluhkan masyarakat.

Proyek yang seharusnya menjadi tumpuan bagi petani wilayah setempat tersebut diduga mengalami penyimpangan dalam volume pengerjaan akibat adanya pemotongan anggaran yang tidak wajar.

Berdasarkan hasil pemantauan di lapangan, ditemukan beberapa titik pengerjaan konstruksi yang dinilai tidak sesuai dengan Spesifikasi Teknis (Spektek) hingga pemakaian material ( batu ) bongkaran bangunan lama.

Ketidaksesuaian tersebut mencakup kedalaman pondasi tembok penahan tanah ( TPT) setinggi 1 meter lebih tersebut hanya memiliki kedalaman pondasi 10 hingga 15 sentimeter.

Tembok yang dibangun dengan maksud untuk menahan rembesan air sungai di sisi bangunan itu rawan mengalami kebocoran ke lahan pertanian milik warga seperti bangunan sebelumnya.

Dugaan Praktik "Sunat" Anggaran

Aliansi Aktivis Probolinggo menyampaikankualitas dan kuantitas fisik yang dinilai tidak sesuai merupakan dampak adanya dugaan fee proyek /pemotongan anggaran proyek oleh oknum dinas terkait. Tak tanggung-tanggung, jumlah yang disetor mencapai 40 persen dari nilai total proyek.

"Dari sumber yang kita lapangan, ada pemotongan 40%. Angka itu jauh lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya yang hanya 15%." Kata SL dari Aliansi Aktivis Probolinggo.

"praktik lancung ini tidak berdiri sendiri. Diduga kuat terdapat keterlibatan oknum berinisial "MH". Narasumber terpercaya menyebutkan bahwa "MH" merupakan kerabat dekat dari pejabat kepala dinas terkait yang memuluskan jalan transaksi ilegal tersebut." Jelasnya.

Ancaman Kualitas dan Keamanan

Menanggapi fenomena ini, Aliansi Aktivis Probolinggo menyatakan bahwa tindakan pengurangan volume dan spesifikasi adalah pelanggaran serius yang berpotensi merugikan keuangan negara.

"Ini bukan hanya soal administrasi, tapi soal kualitas dan keamanan publik. Jika spektek dikurangi, daya tahan infrastruktur pasti akan jauh di bawah rencana."

"Saat kami ke lokasi, beberapa petani pemilik lahan di samping bangungan mengeluhkan, karena bangunan yang sama di tahun sebelumnya sudah mengalami kebocoran, alhasil air mengalir ke lahan petani."

Hingga berita ini diturunkan, pihak Dinas UPT. PSDA KALIWELANG PEKALEN selaku instansi teknis belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan tersebut.

Upaya klarifikasi ke kepala UPT, Zacharia Oesman hingga Kasi Pemeliharaan dan Rehabilitasi belum mendapat jawaban. Irfan sala satu staf yang mengetahui proyek ini hanya menyampaikan ucapan terima kasih.

"Terima kasih mas atas infonya".

Masyarakat berharap agar pemerintah daerah lebih transparan dalam pengelolaan anggaran dan memperketat pengawasan terhadap konsultan pengawas agar praktik pengurangan spektek tidak terus berulang. (.)