Meski telah menyerap dana desa hampir menembus angka Rp1 miliar sejak 2018, perkembangan usaha sosial-ekonomi masyarakat tersebut dinilai stagnan dan belum memberikan dampak signifikan.
Teranyar, pada alokasi Dana Desa (DD) tahun 2025, BUMDes Harta Sadesa kembali mengucurkan anggaran sebesar Rp281.880.600 (20 persen alokasi Ketapang) untuk unit usaha peternakan ayam petelur. Namun, kondisi di lapangan berbanding terbalik dengan besarnya penyertaan modal yang digelontorkan.
Berdasarkan pantauan tim liputan pada Selasa (11/8/2026), operasional peternakan ayam petelur yang dikelola BUMDes masih dibelit kendala teknis dan finansial.
Ayep, pengelola kandang di lapangan, membeberkan bahwa lahan yang digunakan merupakan milik pribadinya yang direnovasi BUMDes secara bertahap pada 2025 dan 2026. Hingga saat ini, populasi ayam baru mencapai 700 ekor yang dimasukkan dalam tiga tahap.
"Sistemnya bagi hasil keuntungan dan lahan tidak disewa. Saat ini, kenaikan harga pakan serta anjloknya harga jual telur membuat kami kewalahan. Hasil usaha sejauh ini hanya cukup untuk menutup biaya pakan," ungkap Ayep saat ditemui di lokasi kandang, Selasa (11/8/2026).
Upaya konfirmasi dan klarifikasi jurnalis terkait transparansi perincian anggaran serta rasio populasi ternak justru mendapat respons tidak menyenangkan dari Direktur BUMDes Harta Sadesa, Muhsin Zani.
Saat dihubungi melalui sambungan telepon, Zani membenarkan bahwa dirinya menjabat sejak 2022 dan baru menerima suntikan modal khusus program Ketapang untuk unit peternakan. Namun, saat dikonfirmasi mengenai efektivitas serta perincian nilai anggaran Rp281 juta tersebut, Zani memberikan tanggapan sinis sebelum akhirnya memutus komunikasi secara sepihak.
"Hitung saja sendiri, dibelikan 2.000 ekor ayam. Ke sini saja ketemu, saya tahu maksud media mau uang," cetus Zani via telepon, sebelum mematikan sambungan secara mendadak saat diajak menentukan lokasi dan waktu pertemuan.
Sikap arogan dan tuduhan sepihak tanpa dasar dari pimpinan BUMDes tersebut disayangkan, mengingat posisi BUMDes sebagai pengelola keuangan negara/desa yang wajib menjunjung tinggi transparansi publik sesuai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
Sementara itu, Kepala Desa Katapang beserta Sekretaris Desa dan Bendahara belum berhasil dimintai keterangan resmi terkait evaluasi kenerja BUMDes Harta Sadesa. Petugas pelayanan kantor desa menyebut pimpinan desa sedang menjalani dinas luar.
"Pak Kades, Sekdes, dan Bendahara sedang ada tugas luar," ujar salah satu staf pelayanan Desa Katapang.
Kumulatif penyertaan modal BUMDes Harta Sadesa yang bersumber dari Dana Desa Katapang sejak 2018 hingga 2025 tercatat mendekati angka Rp1 miliar.
Publik dan warga Desa Katapang kini menanti transparansi dari Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes atas efektivitas penggunaan uang rakyat tersebut.
Redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi lanjutan kepada Kepala Desa Katapang serta pihak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Bandung guna memberikan ruang hak jawab seluas-luasnya.
.png)
Posting Komentar untuk "Disinyalir Modal BUMDes Katapang Nyaris Rp1 Miliar, Hasil Usaha Ketapang Justru Stagnan?"