DPW PERISAI PRABOWO Sumatera Utara Berharap Pengawasan terhadap SPPG Lebih di Perketat

by Rani Antika Lubis Agustus 17, 2026 Posting Komentar

Karo, jejakkriminal.net-

Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan menyusul laporan puluhan siswa SMAN 1 Berastagi, Kabupaten Karo, yang mengalami keluhan kesehatan setelah mengonsumsi makanan program tersebut. Sejumlah siswa dilaporkan mendapat penanganan di beberapa fasilitas kesehatan, di antaranya RSU Efarina Etaham, RS Amanda, dan RSU Kabanjahe.

Peristiwa tersebut dinilai menjadi alarm bagi pemerintah dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan MBG, khususnya dalam memastikan standar keamanan pangan di setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

DPW PERISAI PRABOWO Sumatera Utara meminta pengawasan terhadap SPPG diperketat dan tidak berhenti pada kegiatan administratif maupun seremonial. Setiap tahapan, mulai dari pemilihan bahan baku, proses pengolahan, kebersihan dapur, penyimpanan hingga distribusi makanan, harus diawasi secara konsisten.

Ketua DPW PERISAI PRABOWO Sumatera Utara, H. Hadi Siswanda, menegaskan pihaknya tetap mendukung program MBG sebagai bagian dari Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.

“Program MBG merupakan program yang sangat baik karena menyentuh kebutuhan dasar anak-anak. Karena itu, jangan sampai program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi bangsa justru tercoreng akibat kelalaian oknum dalam pelaksanaannya,” ujar Hadi, Minggu (16/8/2026).

Menurutnya, aspek gizi tidak dapat dipisahkan dari keamanan pangan. Makanan yang memiliki kandungan gizi baik harus sekaligus dipastikan higienis dan aman dikonsumsi oleh penerima manfaat.

“Jangan sampai persoalan keamanan pangan dianggap sebagai persoalan kecil. Keselamatan anak-anak harus menjadi prioritas utama,” katanya.

Sementara itu, Sekretaris DPW PERISAI PRABOWO Sumatera Utara, Reja Ariesman, meminta setiap laporan mengenai gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan MBG ditindaklanjuti melalui investigasi objektif dan berbasis bukti.“Harus dilakukan pemeriksaan dan pengujian laboratorium oleh pihak yang berwenang agar penyebabnya dapat diketahui secara ilmiah. Apakah berasal dari bahan baku, proses memasak, kebersihan, penyimpanan, distribusi, atau faktor lainnya, semuanya harus diperiksa,” tegas Reja.

Ia juga mengingatkan agar informasi mengenai siswa yang mengalami keluhan kesehatan terlebih dahulu diverifikasi secara resmi. Pemerintah tidak boleh membiarkan informasi yang belum terkonfirmasi berkembang menjadi tudingan tanpa dasar. Namun, di sisi lain, setiap laporan serius terkait keamanan makanan juga tidak boleh diabaikan sebelum ada penjelasan yang transparan.

Menurut PERISAI PRABOWO Sumatera Utara, evaluasi tidak cukup dilakukan hanya setelah muncul kejadian. Pengawasan terhadap rantai pasok dan operasional SPPG harus dilakukan secara berkala dan menyeluruh untuk mencegah kejadian serupa terulang di daerah lain.

“Pengawasan jangan hanya dilakukan ketika ada masalah atau sebatas seremoni. Standar harus benar-benar diterapkan di lapangan,” ujar Reja.

PERISAI PRABOWO Sumatera Utara menilai keberhasilan MBG tidak semata-mata diukur dari jumlah porsi makanan yang tersalurkan, tetapi juga dari kualitas, kandungan gizi, higienitas, keamanan, serta akuntabilitas seluruh proses penyelenggaraannya.

Keselamatan penerima manfaat tidak boleh menjadi taruhan. SPPG harus memenuhi standar yang ketat dan menempatkan kepentingan serta masa depan gizi anak bangsa sebagai prioritas utama.