Ratusan juta rupiah penyertaan modal yang bersumber dari Dana Desa (DD) diduga dikelola secara tidak efektif hingga terancam bangkrut, bahkan diwarnai kejanggalan selisih data pencatatan anggaran.
Berdasarkan data dokumen yang dihimpun, BUMDes Citeureup tercatat menerima kucuran dana hampir setiap tahun anggaran. Namun, keterangan berbeda disampaikan oleh Direktur BUMDes Citeureup, Wanti. Saat dikonfirmasi di kediamannya pada Rabu (12/8/2026), Wanti mengklaim pihak pengelola hanya menerima dua kali penyertaan modal selama masa jabatannya sejak 2021.
"Penyertaan modal yang kami terima semenjak saya menjabat baru dua kali, yakni pada 2021 senilai Rp100 juta dan pada 2025 senilai lebih dari Rp300 juta untuk modal usaha ternak burung puyuh program ketahanan pangan," ujar Wanti.
Temuan di lapangan menunjukkan sejumlah persoalan mendasar dalam tata kelola keuangan dan operasional BUMDes Citeureup.
Penyertaan Modal tahun 2021 Rp100 Juta, Digunakan untuk bidang usaha perdagangan cat. Wanti mengakui unit usaha tersebut mengalami kegagalan total hingga seluruh modal habis.
Data mencatat alokasi menunjukkan adanya kucuran modal bernilai lebih dari Rp100 juta pada tahun 2022. Namun, Wanti membantah telah menerima dana tersebut. Hingga kini, keberadaan dan realisasi dana tersebut belum terkonfirmasi.
Penyertaan Modal tahun 2025 Rp300 Juta, Dialokasikan untuk program ketahanan pangan berupa budi daya 6.000 ekor burung puyuh yang tersebar di empat lokasi termasuk di kediaman pribadi Direktur BUMDes. Meski menelan anggaran ratusan juta, unit usaha ini hanya mampu menyumbang Pendapatan Asli Desa (PADes) sebesar Rp200 ribu per enam bulan.
Guna memenuhi asas perimbangan berita awak media telah mendatangi Kantor Desa Citeureup sebanyak dua kali untuk meminta klarifikasi dari Kepala Desa selaku pembina dan pengawas BUMDes.
Namun, hingga berita ini diturunkan, jajaran pemerintah desa belum dapat ditemui. Staf pelayanan desa yang bertugas juga enggan memberikan akses maupun nomor kontak pejabat terkait.
.png)
Posting Komentar untuk "Dugaan Pengelolaan Bermasalah, Ratusan Juta Alokasi BUMDes Citeureup Terancam Sirna?"