JEJAK KRIMINAL.NET, Garut- Sebuah informasi yang ramai jadi perbincangan publik terkait dugaan penyelewengan dana BOSP, Pungutan uang kas Rp. 2000 persiswa, pungutan sarana lapang basket Rp. 300 ribu per siswa, serta adanya penjualan buku LKS Rp. 150.000 per paket di lingkungan SMPN 1 Cisurupan, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat.
Adanya informasi ke empat hal ini, tim Jejak Kriminal.Net mengunjungi SMPN 1 Cisurupan yang beralamat di Jalan Raya Cisurupan, untuk menemui pihak yang berwenang seperti, humas, wakasek TU, dan juga Kepala Sekolah. Namun pada saat itu, Senin (05-05-2025) ke semua orang yang kami tuju lagi tidak berada di tempat pada pukul 10.30 WIB.
" Maaf pak kebetulan semuanya lagi pada sibuk pak karena ada ujian praktek dan kepala sekolah kebetulan juga lagi keluar pak", tandas satpam di lingkungan sekolah.
Karena pihak yang kami tuju dan juga kepala sekolah lagi tidak berada di sekolah pada pukul 10.30 WIB. Tim awak media menanyakan keberadaan piket dan juga humas, dan awal nya semua yang kami tuju lagi tidak berada di tempat.
Sambil menunggu kedatangan semua yang kami tuju, awak media melakukan wawancara kepada siswa terkait pungutan uang kas.
" Ia pak kalo gak salah mah satu minggu itu kan dua kali, dua kali itu dua ribu, selasa 1000 kamis 1000, ya untuk uang kas pak, uang kas teh ya untuk membeli alat fel dan kadang untuk ngeprint", tandas siswa.
Selang satu jam kami menunggu di ruang osis tanpa adab dan etika penyambutan baik terhadap tamu di lingkungan pendidikan, awak mediapun pamit untuk pulang, namun tak lama hitungan menit dua orang guru akhir datang untuk di wawancara, menurut keterangan dari salah satu guru yang bernama Hj. Dede.
" Tidak ada kalo di kelas 9 mah, dan tidak tahu kalo di kelas lain ada pungutan itu, kecuali kalo untuk menjenguk siswa yang sakit pak", ungkap Hj. Dede.
Hal serupa di ungkap salah satu guru Hj. Ai ketika di konfirmasi di ruang Osis, " jadi sepengetahuan saya mah, seperti yang tadi pak. Untuk kegiatan siswa yang dalam kondisi sakit pak ya istilah nya menjenguk pak ngalayad, dan ini ajuan dari para siswa".
Hal lain nya seperti penjualan LKS, di jelas kan ke dua guru,tbahwa lks ini juga yakni pengajuan dari pihak siswa, dan tidak membebankan apapun kepada siswa yang tidak membeli LKS.
" Di sekolah tidak mewajib kan untuk membeli LKS pak, dan ini atas dasar permintaan langsung orang tua siswa bukan sekolah yang meminta, dan itu berdasarkan rapat orang tua", tambah nya.
Secara terpisah, tim awak media melakukan wawancara terkait penggunaan dana BOS di SMPN 1 Cisurupan yang telah sampai sebuah informasi, bahwa dugaan dana BOS di duga tidak tpransparansi dan akuntablel.
" Kalo rapat mah pak tiap tahun juga sering pak, cuman tidak mendetil, terus kan pihak guru mah bukan pengelola jadi ya kitamah sebagai pengajar mempercayakan semuanya kepada pengelola, kepala sekolah dan bendahara", tandas salah satu guru di ruang osis, senin (05-05-2025).
Dalam hal ini pihak guru tidak mengetahui tentang jumlah anggaran dana BOSP yang di terima SMPN 1 Cisurupan, dan realisasi penggunaan BOSP pun tak nampak di lingkungan sekolah seperti papan data atau banner.
" Biasa nya suka ada pak papan data BOSP, nah kalo sekarang mah ya saya juga tidak tahu pak, pokok nya tahun tahun sebelum nya suka ada, mungkin tahun sekarang belum di pasang pak", tambahnya.
Hingga berita ini di tayangkan, awak Media belum melakukan konfirmasi kepada Kepala Sekolah dan juga bendahara terkait tidak transparansi dana BOS dan juga sejumlah pungutan serta adanya praktek jual beli LKS di lingkungan sekolah.
.png)
Posting Komentar untuk "Selain Terjadi Dana BOSP Tidak Akuntable Dan Transparansi, Sejumlah Pungutan Dan LKS Di SMPN 1 Cisurupan Jadi Keluhan Orang Tua, Peran Pemkab Dipertanyakan "