PETI Kalbar Menggila: Negara Diam, Rakyat Dikriminalisasi – APRI Serukan Legalitas, Humas Hadi Firmansyah Angkat Bicara

Kalimantan Barat, Juni 2025 –Gelombang *PETI (Pertambangan Tanpa Izin) di Kalimantan Barat makin tak terbendung. Dari pedalaman hingga pinggiran kota, aktivitas tambang ilegal marak terjadi dengan pola yang **terstruktur, sistematis, dan masif (TSM)* Buruh dan operator kecil jadi bulan-bulanan aparat, sementara *pemodal besar dan sindikat penyalur tetap melenggang bebas.*

Namun penting ditegaskan:

*Bukan APH, bukan Pemda, dan bukan Pemprov yang patut disalahkan.*

Kebijakan pertambangan sepenuhnya dikendalikan pusat. **Regulasi yang sentralistik, tertutup, dan tidak berpihak pada tambang rakyat adalah akar dari seluruh masalah ini.**

Humas DPW APRI Kalbar, Hadi Firmansyah: “Ini Bukan Soal Niat, Ini Soal Keberanian Negara Membuka Mata”

Di tengah kebuntuan legalitas dan ketegangan antara aparat dan penambang rakyat, suara dari *DPW APRI Kalbar mulai menggema.* Humas DPW APRI Kalbar, *Hadi Firmansyah*, akhirnya angkat bicara menyampaikan sikap resmi organisasi.

Menurut Hadi, **masyarakat tidak pernah diberi akses legal untuk mengelola tambang secara sah**. Semua dikunci dalam birokrasi panjang dan elitisme perizinan di pusat, sementara masyarakat lokal di Kalbar hanya bisa bertahan hidup lewat jalur tambang yang di luar sistem.

*Transparansi Jadi Kunci: APRI Tawarkan Solusi, Bukan Provokasi*

Dalam pernyataannya, *Hadi Firmansyah juga menekankan bahwa APRI tidak anti hukum, tapi pro keterbukaan.*

APRI menyerukan agar pemerintah pusat dan seluruh pihak membuka diri terhadap *transparansi menyeluruh* sebagai jalan penyelesaian. Tak ada yang bisa diselesaikan jika informasi dikunci dan hanya digunakan sebagai alat penindakan sepihak.

*Negara Harus Hadir untuk Rakyat, Bukan untuk Korporasi*

Hadi juga menegaskan bahwa rakyat Kalbar tidak menuntut perlindungan khusus — *mereka hanya minta negara hadir secara adil dan memberikan ruang legalitas tambang rakyat.*

*Tuntutan APRI Kalbar :*

1. *Segera keluarkan skema legalisasi tambang rakyat yang realistis dan berbasis lokal.*

2. **Buka data dan jaringan distribusi hasil tambang ilegal untuk publik.*

3. *Berikan kewenangan lebih kepada pemerintah daerah untuk menetapkan wilayah pertambangan rakyat (WPR).*

4. *Lindungi masyarakat dari kriminalisasi yang timpang, terutama buruh tambang dan operator kecil.*

5. **Tindak pemodal besar, bandar, dan penadah yang selama ini menjadi jantung PETI.*

Penutup: Kalbar Butuh Keadilan, Bukan Represi

APRI Kalbar lewat Humas Hadi Firmansyah telah mempertegas bahwa yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, bukan kejar-kejaran.** Kalbar bukan ladang kejahatan, tapi ladang emas yang tak pernah diberi ruang legal untuk rakyatnya sendiri.

Nara sumber : Humas DPW APRI Kalbar

Red/Am