Seorang Legislator di Madina dari Fraksi Golkar Dikabarkan Jarang Masuk Kantor: Absensi yang Mencolok Menjadi Sorotan

Mandailing Natal - Sumatera Utara, jejakkriminal.net - Seorang anggota legislatif dari Fraksi Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) menjadi sorotan tajam akibat dugaan ketidakhadiran yang sering dalam menjalankan tugas-tugasnya di kantor. Isu ini mencuat dan menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat serta menjadi sorotan tajam di Bumi Gordang Sambilan.

Nasrul Hilmi Nasution Legislator muda berstatus belum menikah itu disebut memiliki “privilege politik” karena merupakan putra dari Bupati Mandailing Natal 'Saipullah Nasution. Namun, sorotan justru datang bukan karena prestasi, melainkan absensinya yang terbilang tinggi.

Dari hasil penelusuran, sejak dilantik sebagai anggota legislatif di Madina, kehadirannya di kantor DPRD jarang terlihat, bahkan yang bersangkutan sering tidak mengikuti beragam agenda kedewanan, bukan hanya pada rapat komisi, akan tetapi sejumlah rangkaian kegiatan resmi DPRD Madina pun tercatat jarang hadir. Absensi yang mencolok ini menimbulkan tanda tanya serius terutama berkaitan dengan komitmen dan kinerjanya sebagai wakil rakyat.

‎“Kalau Pak Hilmi memang sering tidak terlihat hadir. Alasannya apa kami juga kurang tahu. Coba tanya saja ke Ketua Fraksi atau Ketua Komisi,” ujar salah seorang staf DPRD Madina yang meminta identitasnya dirahasiakan, Senin (17/11/2025).

Ketidakhadiran seorang anggota dewan dalam menjalankan tugas-tugasnya dapat berdampak signifikan terhadap efektivitas dan efisiensi kinerja DPRD secara keseluruhan. Partisipasi aktif dalam rapat-rapat komisi, pembahasan anggaran, serta penyusunan peraturan daerah (Perda) merupakan bagian integral dari tugas seorang legislator. Absensi yang sering dapat menghambat proses pengambilan keputusan dan mempengaruhi kualitas produk legislasi yang dihasilkan.

Sumber menambahkan, tingkat kehadiran Hilmi pada rapat paripurna pun terbilang rendah. Selama enam bulan terakhir, nama Hilmi hampir tak pernah muncul dalam daftar hadir.

‎“Coba tanyakan ke Pak Sekwan. Absensi paripurna pasti dilaporkan ke beliau. Termasuk soal kehadiran di Pansus, sepertinya Pak Hilmi juga tidak tampak. Kalau soal tunjangan, itu sudah domain Sekwan,” tambahnya.

Persoalan ini diharapkan dapat menjadi momentum bagi DPRD Madina untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja seluruh anggota dewan. Transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan tugas-tugas legislatif merupakan kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perwakilan rakyat.

‎Saat dikonfirmasi, Sekretaris DPRD Madina, Afrizal, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menghimpun seluruh data kehadiran sebelum memberikan keterangan lebih jauh.

‎

‎“Saya kumpulkan dulu absensinya, baru nanti bisa kita lihat,” ujarnya melalui pesan WhatsApp, Senin (17/11/2025).(MJ)