Diduga Terlibat PETI, Kades Tanjung Ilir Marwan Protes Usai Berita Viral di Media Sosial

by Ryan Hidayat : Jambi Januari 07, 2026 Posting Komentar

Merangin, Jambi | Jejakkriminal.Net-

Kepala Desa Tanjung Ilir, Kecamatan Tabir, Kabupaten Merangin, Marwan, diduga terseret dalam pusaran aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di wilayah desanya. Dugaan tersebut mencuat setelah pemberitaan terkait aktivitas PETI di Buluran Panjang viral di media sosial dan menuai beragam reaksi dari masyarakat 7/1/2026).

Pasca pemberitaan tersebut beredar luas, Marwan disebut-sebut “kebakaran jenggot” dan melayangkan protes kepada awak media yang memberitakan dugaan keterlibatannya. Kepada media, Marwan membantah keras tudingan tersebut dan menyatakan tidak terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal di wilayah desanya.

Namun bantahan tersebut dinilai bertolak belakang dengan keterangan sejumlah sumber di lapangan. Beberapa warga setempat justru menyebut bahwa dugaan keterlibatan Kepala Desa Tanjung Ilir dalam aktivitas PETI sudah bukan lagi hal yang baru.

“Kalau soal dompeng ilegal, warga di sini sudah tahu. Disebut-sebut Kades Marwan punya dua set dompeng yang beroperasi di sekitar wilayah ini,” ungkap salah satu warga kepada media ini.

Warga juga menyebutkan bahwa selain dua set dompeng yang diduga milik Kades Tanjung Ilir Marwan, terdapat satu set dompeng lain yang diduga milik Kepala Desa Lubuk Bumbun bernama Amrun, yang diketahui masih memiliki hubungan keluarga dekat dengan Marwan.

Keterangan warga tersebut semakin memperkuat sorotan publik, meski yang bersangkutan membantah terlibat. Menurut warga, keberadaan dompeng ilegal di sekitar Desa Buluran Panjang masih terlihat dan aktivitasnya disebut-sebut tetap berlangsung.

Kondisi ini dinilai tidak bisa dianggap sepele, mengingat posisi kepala desa seharusnya menjadi contoh dalam menegakkan aturan hukum. Apalagi sebelumnya Pemerintah Kabupaten Merangin telah melarang secara tegas kepala desa terlibat dalam aktivitas penambangan emas ilegal.

Warga berharap aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah segera turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan langsung guna memastikan kebenaran informasi tersebut. Jika dugaan itu terbukti, warga menilai sudah sepatutnya diberikan tindakan dan sanksi tegas sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Hingga berita ini diterbitkan, media ini masih terus berupaya mengonfirmasi pihak-pihak terkait guna memperoleh keterangan lebih lanjut.