Majalengka,jejakkriminal.net
Persoalan mengenai status kepemilikan Tanah Cadangan Irigasi (TCI) di UPTD Dawuan kian meruncing. Forum Pers Independen Indonesia (FPII) Korwil Majalengka secara resmi meminta DPRD Kabupaten Majalengka bertindak tegas untuk mengakhiri ketidakjelasan aset yang melibatkan otoritas daerah dan pusat tersebut.
Polemik ini dipicu oleh ketidakpastian status lahan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Majalengka dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah naungan kementerian. Karena belum adanya titik temu, pengelolaan aset negara di kawasan tersebut menjadi terhambat. FPII menilai intervensi legislatif melalui rapat gabungan sangat mendesak untuk menengahi ego sektoral ini.
Menanggapi mandeknya solusi, Kepala Divisi Hukum FPII Korwil Majalengka, Wawan Gunawan, telah berkoordinasi langsung dengan Ketua Komisi 3 DPRD Majalengka. Upaya ini merupakan tindak lanjut setelah audiensi sebelumnya dengan Komisi 2 pada Oktober 2025 lalu dianggap belum membuahkan hasil yang konkret.
Dalam koordinasi terbaru, muncul usulan strategis dari anggota Komisi 3 Fraksi PKS agar penanganan sengketa tidak dilakukan secara terpisah-pisah.
"Kami menyarankan FPII segera bersurat untuk audiensi lanjutan. Saya akan membantu mengoordinasikan agar rapat ini nantinya menggabungkan Komisi 1, 2, dan 3, sehingga penyelesaiannya komprehensif," ungkap perwakilan Komisi 3 dalam keterangan tertulisnya (23/1/2026).
Selain menempuh jalur parlemen, FPII juga telah melaporkan kasus ini ke Inspektorat dan saat ini sedang dalam tahap proses pemeriksaan. FPII mendesak agar Dinas PUTR dan BBWS membuka data secara transparan agar duduk perkara lahan Dawuan bisa dibedah secara terang benderang.
"Kami berharap komisi-komisi di DPRD mampu menjadi jembatan agar masalah ini selesai dengan solusi terbaik bagi semua pihak," tutup Wawan Gunawan.
Melalui desakan ini, diharapkan DPRD Majalengka segera menjadwalkan rapat gabungan guna memberikan kepastian hukum atas aset negara tersebut.
(Kabiro)
.png)
Posting Komentar untuk "Sengketa Lahan Irigasi Dawuan Memanas, FPII Desak DPRD Majalengka Gelar Rapat Lintas Komisi"