Program Ketahan Pangan Lewat BUMDes Di Desa Surabaya, Dari Mulai Pengadaan ATK Hingga Dugaan Penyaluran Di Transper Sekdes

JEJAK KRIMINAL.NET,Garut- Pemerintah Desa Surabaya, Kecamatan Limbangan, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, telah menyelesaikan realisasi program ketahanan pangan melalui BUMDes di tahap pertama. Program ini mencapai anggaran sebesar 60% dari penggunaan dana desa tahun anggaran 2025.

Dua bidang yang menjadi fokus program ini adalah permodalan toko ATK dan pembibitan ikan di Kampung Babakan Surabaya, yang lahan nya milik pribadi Kepala Desa Surabaya, Asep Roni dengan biaya kontrak Rp. 5 juta per dua tahun.

Menurut peraturan, setidaknya 20% dari Dana Desa harus digunakan untuk ketahanan pangan dan hewani di setiap desa. Program ketahanan pangan ini bertujuan meningkatkan ketersediaan pangan, keterjangkauan, dan konsumsi pangan yang sehat dan beragam.

Kaur perencanaan desa Surabaya, Wahyu mengaku diri nya baru menjabat tiga bulan dan tidak tahu tentang anggaran yang sudah terealisasi, " kalo masalah transperan saya tidak tahu, itu mah harus ke bendahara dan sekdes ", katanya.

Sementara itu Kaur Keuangan Desa Surabaya mengakui bahwa anggaran untuk BUMDes sebesar Rp 170 juta telah ditransfer, namun proses transfer tersebut dilakukan oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Kaur Keuangan hanya bertugas menginput data anggaran tersebut.

" Memang di transper pak, tapi oleh sekdes kalo saya cuman menginput saja pak, anggaran yang di transper kemarin itu 170 juta pak", ungkap nya.

Pertanyaan nya, jika memang ada campur tangan tentang keuangan oleh Sekdes, apakah memiliki otoritas untuk melakukan transfer anggaran tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari kepala desa atau ketua BUMDes. lantas Bagaimana proses pengawasan dan pengendalian anggaran di Desa Surabaya ini, apakah ada prosedur yang jelas dan transparan dalam pengelolaan anggaran desa, terutama untuk BUMDes.

Dalam segi anggaran, ketua BUMDes, Yeyen, menyatakan lewat aplikasi Whast Ap, bahwa realisasi anggaran di tahap kedua belum ditransfer ke BUMDes meski dana desa untuk tahap dua sudah tersalur kan, " Untuk tahap satu itu 60% pak 170 juta, kalo tahap dua belum pak, karena mereka punya alasan belum ngasih laporan, tapi saya sudah ngasih laporan untuk anggaran keluar dan masuk nya pak", tandas Yeyen, kamis (02-10-2025).

Sekdes Surabaya memberi tanggapan ketika di konfirmasi di kantor desa tentang teknis dan pengelolaan BUMDes TA 2025, " itu kan program nya dari atas, nah kita melihat dari proposal, ada perikanan, beras dan juga jagung, dan kalo transperan itu di kerjakan oleh kaur keuangan bukan saya, dan untuk tahap dua belum saya salurkan, karena saya juga mau minta hasil laporan yang kemarin", ungkap nya, rabu (02-10-2025).

Warga di Kampung Surabaya mengaku tidak mengetahui tentang anggaran yang dikelola oleh BUMDes, meskipun mereka tinggal di dekat lokasi pembibitan ikan dan rumah Kepala Desa. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran desa, sebab di lokasi ke dua bidang BUMDes tersebut tak nampak papan informasi anggaran yang tercatat di lokasi.

" Oh ie mah muhun Bumdes anu desa pak, upami artos artos mah te uninga pak, mangga taros ken langsung ka pak kades na eta bumi na palih dinya", cetus nya.

Hingga berita ini ditayangkan, Kepala Desa Surabaya, Asep Roni tidak merespons permintaan konfirmasi dari awak media terkait tatanan dan pengelolaan anggaran BUMDes. Ini menimbulkan pertanyaan tentang transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa.